Godong - Desa, sebagai unit pemerintahan terkecil dan terdekat dengan masyarakat, memegang peranan krusial dalam pembangunan nasional. Dengan alokasi dana desa yang semakin besar, potensi desa untuk maju pun meningkat drastis. Namun, di saat yang sama, besarnya dana ini juga memunculkan risiko kebocoran dan penyalahgunaan, menjadikannya sasaran empuk praktik korupsi.
Untuk mengatasi tantangan ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia telah menginisiasi program Desa Anti Korupsi. Program ini bukan sekadar label, melainkan sebuah upaya sistematis untuk menanamkan nilai-nilai integritas dan transparansi dalam seluruh aspek tata kelola desa.
Maka pada kesempatan ini Kepala Desa Godong H. Zainal Arifin dengan berbagai elemen membangun pakta integritas mewujudkan Program Desa Anti Korupsi di Desa Godong.
Mengapa Desa Anti Korupsi Penting?
Penerapan program Desa Anti Korupsi memiliki dampak ganda, baik di tingkat lokal maupun nasional:
Pengamanan Dana Desa: Dana desa adalah hak masyarakat. Program ini memastikan setiap rupiah yang dialokasikan, terutama melalui Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), benar-benar digunakan untuk kesejahteraan dan pembangunan infrastruktur yang bermanfaat, bukan untuk kepentingan pribadi oknum.
Peningkatan Pelayanan Publik: Dengan tata kelola yang bersih dan transparan, pelayanan kepada masyarakat, mulai dari pengurusan surat hingga bantuan sosial, menjadi lebih cepat, adil, dan bebas dari pungutan liar (pungli).
Pembangunan Budaya Integritas: Desa Anti Korupsi menjadi laboratorium penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini, melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan seluruh elemen masyarakat.
5 Indikator Kunci Desa Anti Korupsi
KPK menetapkan lima komponen utama yang harus dipenuhi oleh sebuah desa untuk menyandang predikat Desa Anti Korupsi. Kelima komponen ini berfokus pada pencegahan dan partisipasi aktif masyarakat:
| No. | Komponen | Fokus Implementasi |
| 1. | Penguatan Tata Laksana | Standar operasional prosedur (SOP) yang jelas untuk semua layanan, penataan arsip, dan pengelolaan aset desa yang rapi. |
| 2. | Penguatan Pengawasan | Pembentukan dan aktivasi tim pengawasan internal (Inspektorat/BPD) serta mekanisme pelaporan pengaduan masyarakat yang mudah diakses. |
| 3. | Penguatan Kualitas Pelayanan Publik | Penetapan standar waktu layanan, biaya (jika ada), dan tidak adanya praktik pungli. |
| 4. | Penguatan Partisipasi Publik | Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan melalui musyawarah desa (Musrenbangdes) yang terbuka. |
| 5. | Kearifan Lokal Anti Korupsi | Integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi lokal yang mendukung kejujuran dan gotong royong sebagai penangkal korupsi. |
Strategi Implementasi: Dari Komitmen ke Aksi Nyata
Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen kepala desa, perangkat desa, dan dukungan penuh dari pemerintah daerah Grobogan. Langkah-langkah strategis yang dapat diterapkan meliputi:
Penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang Keterbukaan Informasi Publik: Perdes ini mewajibkan desa untuk mempublikasikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) secara terperinci, baik melalui papan informasi fisik maupun media digital (website desa) www.godong-grobogan.desa.id
Aktivasi Balai/Posko Pengaduan: Menyediakan saluran resmi bagi masyarakat untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa rasa takut.
Pemasangan Spanduk/Media Komunikasi: Menginformasikan secara jelas alokasi dana untuk proyek pembangunan tertentu, lengkap dengan volume, biaya, dan nama pelaksana, sesuai prinsip 'transparency by design'.
Pendidikan dan Sosialisasi: Melakukan penyuluhan rutin kepada perangkat desa dan masyarakat mengenai bahaya korupsi dan pentingnya integritas.
Menuju Desa Bebas Korupsi
Desa Anti Korupsi adalah fondasi bagi terciptanya Indonesia yang bersih. Program ini mengajarkan bahwa upaya pemberantasan korupsi tidak hanya berpusat pada penindakan di kota-kota besar, melainkan harus dimulai dari hulu, di desa-desa, tempat kehidupan masyarakat langsung dipertaruhkan. Dengan semangat gotong royong dan transparansi, desa mampu menjadi benteng pertahanan terdepan melawan korupsi, mewujudkan cita-cita pemerintahan yang jujur dan melayani. (Media Godong)
