Godong – PT Agrinas Pangan Nusantara (Persero) terus menunjukkan komitmennya dalam melaksanakan percepatan pembangunan fasilitas fisik Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Sebagai BUMN yang ditugaskan oleh Pemerintah, Agrinas kini aktif menggelar kegiatan survei dan validasi lokasi di berbagai daerah di Indonesia sebagai langkah awal sebelum dimulainya konstruksi. Pada hari ini Jajaran Perangkat dan Lembaga Desa Godong Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan yang dipimpin oleh Haji Zainal Arifin melakukan Survey Lokasi untuk dibangunnya Gerai Koperasi Desa Merah Putih di Desa Godong.
Dalam pemberitaan yang ada bahwa, Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, mengungkapkan bahwa progres pembangunan Koperasi Merah Putih terus berjalan. Per 26 November 2025, sudah ada 16.770 titik yang sedang dalam proses pembangunan, dari target total sekitar 80.000 titik di seluruh Indonesia.
"Tahapan survei lokasi ini sangat krusial untuk memastikan kesiapan lahan, aksesibilitas, dan kesesuaian dengan rencana tata ruang desa," ujar Dirut.
Kolaborasi dengan TNI dan Tenaga Lokal
Dalam pelaksanaan survei hingga konstruksi, PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama erat dengan Tentara Nasional Indonesia (TNI), khususnya Babinsa di tingkat desa. Keterlibatan TNI mencakup:
Survei dan validasi lokasi pembangunan.
Sosialisasi percepatan pembangunan kepada masyarakat.
Konstruksi bangunan dan mobilisasi masyarakat.
Distribusi logistik.
Selain itu, Agrinas berkomitmen menggunakan tenaga kerja dan material dari pemasok lokal untuk pembangunan gerai, yang bertujuan untuk mendongkrak ekonomi desa setempat.
Desain Standar dan Anggaran Pembangunan
Setiap unit gerai KDKMP dirancang dengan standar ukuran bangunan 20 x 30 meter persegi. Desain ini tidak hanya mencakup gerai koperasi, tetapi juga gudang khusus untuk pupuk serta ruangan untuk klinik desa.
Adapun biaya pembangunan satu unit gerai lengkap dengan gudang dan kelengkapannya dipatok sebesar Rp1,6 miliar secara nasional. Sumber dana untuk pembangunan ini diperoleh Agrinas melalui pinjaman dari Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Bank Syariah Indonesia, dengan plafon maksimal Rp3 miliar per unit gerai, yang nantinya akan dicicil oleh Pemerintah melalui skema pendanaan yang aman.
Meskipun demikian, muncul juga pandangan kritis dari beberapa pengurus koperasi yang menilai biaya pembangunan tersebut terbilang mewah untuk tahap awal. Mereka menyarankan agar fokus utama di awal pembentukan koperasi adalah penguatan modal usaha dan Sumber Daya Manusia (SDM), bukan hanya pembangunan infrastruktur fisik.
